Dilema Antara Penambang dan Masyarakat Belitung Timur

indonesiasatu, 18 Feb 2020, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

BELITUNG TIMUR - Rapat dengar pendapat (RDP) diruang rapat DPRD Belitung Timur guna mendengarkan aspirasi pelaku tambang dan Komunitas Akar Bakau, guna mencari solusi diantara kedua belah pihak yang sama sama selaku masyarakat Belitung Timur yang butuh perhatian dari Pemerintah.Selasa(18/2/2020).

RDP yang berlangsung hidmad tertib satu persatu menyampaikan pendapatnya dihadapan pimpinan dan anggota DPRD Beltim, Asisten Satu Pemkab Beltim, Waka Polres,Kasat Intel Kejari,Kasat Pol PP,UPT Kehutanan,Wasprod PT Timah,Komunitas Akar Bakau,Plt Kades Suka Mandi,Perwakilan masyarakat penambang.Selasa(18/2/2020).

Rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh ketua DPRD Beltim Fezi Uktol Seja SE MM, mengatakan bahwa RDP ini pihaknya hanya sebatas fasilatsi pertemuan, guna mencari solusi yang terbaik dan kemudian pula hasil dari RDP akan disampaikan kepada yang berkompeten agar mengambil kebijakan dengan bijak, namun juga pihaknya berharap dan bertujuan kepada masyarakat yang damai aman nyaman dan sejahtera.

"Ya pertemuan ini kita fasilitasi berharap mencari solusi yang terbaik demi untuk masyarakat yang damai dan sejahtera, hasil dari rapat ini kemudian akan kita sampaikan kepemerintah dengan berharap menjadi masukan serta mencarikan solusi agar semua masyarakat terayomi" Ujar Fezi.

Ketua Komonitas Akar Bakau Yudi Amsoni yang akrab disapa Yudi Senga menyampaikan berbagai persoalan yang butuh perhatian dari Pemerintah agar persoalan yang selama ini terjadi ditengah masyarakat tidak ada kerancuan penambangan,berkehidupan dan berwawasan lingkungan.

"Menindak lanjuti laporan masarakat kekantor Desa, masyarakat mengundamg saya lewat BPD sebagai pembicara atau perwakilan serperti apa penambangan yang terjadi dilokasi HL, DAS boleh apa tidak boleh, tetapi ada penambangan. Saya anggota For DAS. DAS adalah sungai besar, sungai kecil anak sungai sampai kelaut. Disini ada kecemburuan sosial, masarakat suka mandi kok tidak boleh (menambang-red) ahirnya masyarakat teriak" Tegas Yudi disela sela RDP.

Perwakilan penambang M Nur Masese mengatakan bahwa dirinya diberi kuasa untuk menyampaikan persoalan yang terjadi dengan penambangan.

"Kami diberi kuasa untuk mewakili penambang disini (RDP-red) penambang butuh kejelasan mana hutan batas tambang. Mana hutan mangrove yang mana boleh dan tidak boleh. Yang dikatakan DAS itu seperti apa, itu dari ahli yang tau apakah itu DAS, dan juga DAS yang mana kami ingin kejelasan mana yang boleh dan mana yang tidak" Ungkap M Nur. (Helmi M Fadhil)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu
Media Redaksi

HELMI

helmi.journalist.id